Jadwal Berubah, SC Goyah (Bagian Kedua : Catatan Muktamar IMM-XX di Palembang)
Oleh : Khafid Sirotudin*
PWMJATENG.COM – Muktamar IMM XX berlangsung di Palembang, ibukota provinsi Sumatera Selatan, mengangkat tema : “Bersatu Menuju Indonesia Berdaulat”. Dalam perjalanan menuju bandara YIA, saya dan Azaki sempat mengobrolkan soal tema ini. Di balik sebuah tema biasanya ada “sesuatu” maksud tujuan dan harapan yang hendak diwujudkan, atau terdapat sebuah “rumusan masalah” yang sedang dihadapi organisasi dan masyarakat yang melingkupi. Apalagi tema untuk muktamar, tentu hasil dari perenungan, penghayatan, pemikiran, internalisasi nilai serta budaya organisasi. Biasanya tema dirumuskan oleh Steering Committee (SC) atau Panitia Pengarah yang berisi para “pentholan” (top leader) organisasi.
Berdasarkan jadwal kegiatan (rundown) Muktamar IMM yang saya terima, registrasi peserta hari Kamis, 29 Februari 2024. Pada hari Pertama, Jumat 1 Maret 2024, terjadwal beberapa kegiatan, yaitu Pawai Ta’aruf peserta (06.00-08.00); Upacara Pembukaan Muktamar yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI (09.00-12.00); Kuliah Umum Menteri Investasi/Kepala BKPM (13.00-15.00); Kuliah Umum Menko PMK (16.00-17.00); dan Verifikasi Berkas Kepesertaan (19.00-22.00).
Hari Kedua, Sabtu 2 Maret 2024, terdapat serangkaian kegiatan, yaitu Kuliah Umum Kapolri (08.00-10.00); Kuliah Umum Mendagri (10.00-12.00); Sidang Pleno 1 Pengesahan/Penetapan Tata Tertib Sidang dan Pemilihan Presidium Sidang (13.00-14.30); Kuliah Umum Menteri Perdagangan (14.30-16.00); Sidang Pleno 2 membahas LPJ dan Tanggapan (20.00-selesai).
Hari Ketiga, Minggu 3 Maret 2024, terdapat beberapa acara berupa Sidang Pleno 3 : Sidang Komisi dan Pengesahan Hasil Sidang Komisi (08.00-10.00); Kuliah Umum Wamen ATR/BPN (10.00-12.00); Sidang Pleno 4 Pengesahan Tata Tertib Pemilihan, Taaruf Calon Ketua Umum dan Formatur, Pemilihan dan Pengesahan Ketua Umum dan Formatur, Sidang Pertama Tim Formatur dan Penentuan Ketua Umum DPP IMM 2023-2025 (13.00-17.00); serta Upacara Penutupan (19.00-22.00).
Sebagaimana saya tulis di bagian pertama, semua acara yang berkaitan dengan nara sumber pejabat negara ditiadakan seiring kepulangan Presiden RI setelah membuka secara resmi Muktamar IMM XX. Patut disayangkan SC kurang atau tidak mensosialisasikan perubahan agenda acara (rundown) muktamar ke seluruh peserta. Sehingga wajar muncul su’udzan dari sebagian peserta yang merasa tidak mendapatkan pengumuman dan up-date acara dari SC maupun OC (Panitia Pelaksana).
Kegiatan Berbiaya Tinggi
Menurut informasi yang saya peroleh, Muktamar IMM XX kali ini diikuti 800-an lebih Peserta dan didukung 100-an Panitia Pelaksana (OC). Belum ditambah Peninjau, Nara Sumber (pejabat negara) yang diundang untuk memberikan Kuliah Umum, serta ratusan Undangan Khusus pada Upacara Pembukaan. Sebagaimana pepatah ”anak polah, bapak kepradah”, saya yakin PP Muhammadiyah pasti telah memberikan arahan, bantuan dan support optimal untuk kegiatan muktamar, sebuah forum permusyawaratan tertinggi IMM sebagai Organisasi Otonom (Ortom). Jumlah stakeholders muktamar semakin membesar dengan hadirnya “penggembira, pengombyong, timses dan supporter (pemandu sorak)” yang difasilitasi para kandidat yang maju sebagai Calon Ketua Umum maupun Anggota Formatur.
Berdasarkan pengalaman pribadi sebagai SC maupun OC even kelas Regional dan Nasional, saya bisa memperkirakan besarnya biaya penyelenggaraan Muktamar IMM XX di Palembang.
Anggap saja jumlah peserta, panitia, dan lainnya 1.000-1.100 orang. Maka anggaran biaya yang dibutuhkan untuk muktamar selama 3 hari setidaknya di atas Rp 1 Milyar. Kita asumsikan menggunakan standar paket fullboard hotel bintang 2 atau 3 sebesar Rp 350.000 per orang per hari. Bila kita kalikan 3 hari jumlahnya mencapai Rp 1,050 hingga 1,155 Milyar. Belum terhitung biaya tambahan untuk perlengkapan dan peralatan (silent genset, soundsystem, dll.), konsumsi petugas keamanan, pubdekdok (publikasi, dekorasi dan dokumentasi), muktamar kit, protokoler pejabat negara dan lainnya. Apabila ditambahkan biaya tiket pesawat/kapal/bus peserta dan transportasi lokal dari daerah dan ke lokasi muktamar PP (Pergi-Pulang), dapat mencapai puluhan Milyar Rupiah.
Ke depan, agaknya perlu dilakukan perubahan jumlah utusan dan peserta agar lebih efisien. Mengingat periode kepemimpinan DPP IMM (juga PP IPM) sangat singkat, hanya 2 tahun. Berdasarkan ketentuan yang berlaku sekarang, Peserta (memiliki hak bicara dan hak suara) terdiri dari DPP IMM (semua nama yang ada di SK), DPD (4 orang) dan PPC (2 orang). Menjadi lebih efisien apabila jumlah peserta dikurangi separuh bahkan seperempatnya dengan memakai sistem perwakilan secara “proporsional terbuka-terbatas”, jika kegiatan muktamar masih ingin dilaksanakan secara off-line (luring). Namun, apabila jumlah peserta masih tetap seperti saat ini, maka solusinya muktamar dilaksanakan secara hybrid : perpaduan “daring” dan “luring”.
Menurut pandangan kami periode DPP IMM (juga PP IPM) sebaiknya 3 tahun. Berlaku juga untuk periodesasi kepemimpinan tingkat Wilayah/Provinsi (DPD IMM dan PW IPM). Toh fakta menunjukkan sebagian besar pengurus DPP/PP kebanyakan berisi IMMawan/IMMawati yang baru selesai kuliah sarjana maupun semester akhir (skripsi). Adapun di tingkat Kabupaten/Kota/ Cabang (DPC-IMM dan PD/PC IPM) cukup 2 tahun, serta Ranting atau Komisariat 1 tahun.
Sistem Pemilihan Pimpinan
Pemilihan pimpinan sebaiknya memakai Sistem Formatur Murni. Pemilihan Ketua Umum tidak dilakukan secara terpisah dengan pemilihan anggota formatur. Sistem ini untuk mengurangi terjadinya “fragmentasi politik” dari oknum-oknum potensial yang memiliki syahwat kekuasaan secara ambisius, serta mengurangi atau (kalau bisa) menghilangkan kebiasaan berjualan relasi politik transaksional dengan pihak eksternal. Betapa pun Sistem Formatur Murni yang telah dipraktikkan Muhammadiyah selama ini sudah sangat teruji dan memiliki ketahanan organisasi cukup lama (seabad). Sudah saatnya Ortom AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) kembali ke “jalan yang baik dan benar” dalam reorganisasi dan revitalisasi tata kepemimpinan dan tata keorganisasian melalui permusyawaratan di semua level.
Kita bisa belajar bersama dari kontestasi Muktamar Pemuda Muhammadiyah (PM) XVI di Padang Sumatra Barat tahun 2014, Muktamar PM XVII di kota Yogyakarta DIY November 2018, dan Muktamar PM XVIII di Balikpapan Kalimantan Timur Februari 2023. Pada Muktamar PM XVI dan XVII masih menggunakan Sistem Pemilihan Ketua Umum yang terpisah dengan Anggota Formatur. Dimana “Aura Tarung Drajat” dan “ghanimah politik” sangat terasa diantara kandidat Ketua Umum. Indikasinya bisa dirunut dari “jejak digital” adanya konsolidasi fasilitasi tiket dan karantina peserta di beberapa hotel yang dibooking oleh Timses Calon Ketum dan Anggota Formatur. Bahkan “residu politik” masih terasa dan terbawa (belum move-on) pada Muktamar PM XVIII di Balikpapan. Padahal Sistem Pemilihan Ketum sudah berubah dan kembali melalui Sistem Formatur Murni. Kami menyaksikan sendiri 3 hotel yang full booked untuk karantina peserta Muktamar PM XVIII yang telah disediakan oleh setiap Timses dari 3 kandidat yang sudah mendeklarasikan diri sebagai kandidat Ketua Umum PP PM periode 2023-2027.
Secara obyektif relatif, dari perpektif relasi politik kekuasaan, kami menilai pelaksanaan Muktamar IMM XX di Palembang masih lebih baik ketimbang Muktamar PM XVI, XVII dan XVIII. Tetapi dari sisi pelaksanaan agenda acara, Muktamar IMM XX di Palembang masih kalah tertib dibandingkan Muktamar PM XVIII di Balikpapan. Sama-sama dibuka secara resmi oleh Presiden RI dan dihadiri banyak pejabat tinggi negara dan pimpinan Parpol, namun agenda acara relatif tetap berjalan sebagaimana rundown yang dibuat SC Muktamar PM XVIII. Barangkali diagnosa saya keliru, ada perbedaan momentum (ruang dan waktu) sebelum pemilu dan sesudah pemilu. Terdapat side effect politik “ekor jaket” yang memberikan kenyamanan bagi banyak alumni DPP IMM yang berada di barisan paslon The Winner dan di sisi lain terdapat ketidaknyamanan bagi sedikit alumni DPP IMM yang berada di barisan paslon The Loser pemilu beberapa waktu lalu.
Pada Rapat Pleno Muktamar IMM XX di Palembang, Sabtu 2 Maret 2024 malam, sempat terjadi keributan setelah IMMawati dari Gorontalo dan IMMawan dari Jateng mempertanyakan soal keabsahan SK DPP IMM tentang SC Muktamar dan Panitia Pemilihan. Situasi Sidang Pleno menjadi tidak terkendali dan banyak hujan interupsi. Kondisi semakin memanas setelah Sekjen DPP IMM dihadirkan dalam forum dan menyatakan tidak pernah menandatangani kedua SK itu. Sikon bertambah semrawut tatkala Presidium Sidang tidak cukup memiliki soft skill menghadapi “sense of crisis” persidangan yang seharusnya dapat mereka kendalikan.
Dalam sikon crowded, lemparan sebungkus roti enak dari peserta dapat memantik keributan. Apalagi yang dilemparkan sebotol air minum atau segelas AMDK. Seharusnya presidium sidang dapat melakukan diskresi dan tindakan taktis mengetuk palu sidang serta menyatakan Sidang Pleno diskors 30-60 menit. Sambil menunggui tensi emosi menurun, bisa ditinggal sebentar keluar dari arena sidang sambil duduk-duduk ngopi “ngademke” (mendinginkan) hati dan pikiran peserta. Tidak elok rasanya menyaksikan presidium sidang dan peserta muktamar kehilangan akal waras dan mengalienasikan etika majlis. Sehingga Andre, peserta dari IMM Jateng mesti menjadi korban kekerasan “premanisme” dengan jidat sobek dan mendapat 3 jahitan dari tenaga medis.
Sebenarnya siapa “preman politik” itu? Apakah kader Persyarikatan yang berkhidmat di berbagai Partai Politik, berani mendaftar dan bersungguh-sungguh berjuang menjadi Caleg, atau mereka yang berani berteriak keras memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya sebagai anggota legislatif? Apakah para kader yang telah menikmati fasilitasi dari beragam jabatan eksekutif di berbagai posisi Pemerintahan/BUMN /BUMD dan memiliki legacy personal terhadap penguasa, para bohir politik dan akses premium fundraising untuk kepentingan kontestasi meraih posisi puncak Ortom?. Ataukah kader yang mampu membawa misi Muhammadiyah di berbagai parpol dan beragam posisi di pemerintahan/BUMN/BUMD, legislatif dan yudikatif? Sebuah pekerjaan rumah bagi MPKSDI untuk menyiapkan dan mengaplikasikan konsep terbaik guna mewujudkan diaspora kader bangsa, kader umat dan kader Persyarikatan di masa mendatang. Wallahu’alam.
*Ketua LP-UMKM PWM Jawa Tengah & Ketua Bidang Jaringan dan Diaspora Kader MPKSDI PP Muhammadiyah.
Editor : M Taufiq Ulinuha
