Dari Pendidikan Politik hingga Restorative Justice: Dua Doktor Baru UMS Tawarkah Solusi Penguatan Demokrasi Indonesia
PWMJATENG.COM, SURAKARTA – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) kembali memperkuat jajaran akademisnya dengan melahirkan dua doktor baru dari Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP). Dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor yang digelar di Gedung Auditorium Mohammad Djazman, Rabu (28/1), dua inovasi besar dipaparkan guna menjawab tantangan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
Sidang dipimpin langsung oleh Rektor UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., yang menekankan bahwa gelar doktor bukan sekadar capaian akademis, melainkan tanggung jawab untuk mewujudkan humanisasi dan transendensi dalam masyarakat.
Doktor baru pertama, Sudiyo Widodo, memaparkan disertasi berjudul “Demokrasi Pancasila Melalui Pendidikan Politik Warga Negara”. Ia mengkritisi realitas politik kontemporer di mana demokrasi sering kali terjebak dalam legitimasi transaksional akibat rendahnya literasi politik rakyat.
Sudiyo menawarkan lima model pendidikan politik strategis:
- Berbasis komunitas.
- Inklusif dan beragam.
- Berbasis teknologi digital.
- Terintegrasi dalam kurikulum.
- Berkelanjutan dan evaluatif.
“Tujuannya adalah membentuk warga negara yang tidak hanya tahu politik, tetapi memiliki kompetensi untuk berpartisipasi secara rasional serta mampu mengevaluasi sistem yang berjalan,” tegas Sudiyo.
Sementara itu, Mustofa Ali Fahmi sukses mempertahankan disertasinya mengenai “Gagasan Model Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Melalui Restorative Justice”. Ia memperkenalkan pendekatan yang mengutamakan pemulihan dampak pelanggaran dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih sekadar fokus pada pemidanaan.
Mustofa menegaskan bahwa model ini mampu memberikan efek jera yang lebih substansial karena pelaku dituntut mengakui dampak perbuatannya terhadap masyarakat luas. “Harapannya, penyelenggaraan pemilu ke depan dapat diminimalkan dari kasus tindak pidana melalui pendekatan yang lebih humanis,” ujarnya.
Promotor Sidang, Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum., menambahkan bahwa FHIP UMS memiliki visi menciptakan doktor dengan wawasan hukum berbasis transendensi. Artinya, hukum tidak hanya dipandang secara formalistik, tetapi harus bersandar pada nilai-nilai spiritual, kearifan lokal, dan agama untuk menciptakan kedaulatan yang sejati.
Capaian dua doktor baru ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan sistem ketatanegaraan dan hukum di Indonesia yang lebih bermartabat.
Kontributor: Roselia | Humas
Editor: Al-Afasy
