Perkuat Tata Kelola Nasional, UMS Ditunjuk PP Muhammadiyah Jadi Pusat Infrastruktur Geospasial
PWMJATENG.COM, SURAKARTA – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) resmi menerima mandat strategis dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk memimpin pengembangan infrastruktur informasi geospasial persyarikatan. Penugasan ini dibahas dalam rapat koordinasi antara Biro Pengembangan Organisasi (BPO) PP Muhammadiyah bersama jajaran Rektorat dan BPH UMS pada Selasa (27/1).
Berdasarkan Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 1920/I.0/A/2025, UMS ditunjuk sebagai Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial Muhammadiyah. Selain itu, UMS juga diamanahkan untuk menyusun Petunjuk Teknis Keamanan Data Informasi Digital serta Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Muhammadiyah secara nasional.
Ketua BPH UMS, Drs. Marpuji Ali, M.Si., menyatakan bahwa kepercayaan ini adalah tanggung jawab besar di tengah pesatnya perkembangan organisasi. “Muhammadiyah kini memiliki skala yang menyerupai negara. Penataan regulasi dan organisasi harus segera mengimbangi dinamika persyarikatan agar tetap selaras dengan kemajuan nasional tanpa kehilangan jati diri,” tegas Marpuji.
Ketua BPO PP Muhammadiyah, Dr. Punang Amaripuja, S.E., S.T., M.I.T., menambahkan bahwa keterlibatan UMS sangat krusial dalam membangun ekosistem kerja sama lintas amal usaha. Saat ini, BPO berfokus pada lima pilar utama, termasuk manajemen mutu, sistem informasi persyarikatan (Sismu), dan peningkatan kompetensi SDM.
“Rapat koordinasi ini adalah ruang untuk membangun kerja sama konkret. Kami berharap UMS dapat membantu menyusun draf regulasi keamanan data dan infrastruktur geospasial yang mampu menyatukan koordinasi antarunit Muhammadiyah di seluruh Indonesia,” jelas Punang.
Melalui sistem informasi yang terintegrasi dan akuntabel, penunjukan UMS diharapkan mampu membawa tata kelola Muhammadiyah menuju standar profesional yang lebih modern, transparan, dan berkelanjutan di masa depan.
Kontributor: Yusuf | Humas
Editor: Al-Afasy
