PWMJATENG.COM, Surakarta – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menegaskan komitmennya dalam melawan segala bentuk kekerasan di lingkungan akademik. Hal itu diwujudkan melalui kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang digelar oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) UMS. Acara berlangsung di ruang meeting lantai dua Edutorium KH Ahmad Dahlan, Sabtu (27/9).
Kepala Satgas PPKPT UMS, Marisa Kurnianingsih, menyampaikan bahwa pelatihan ini menjadi agenda tahunan. Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman civitas academica mengenai sistem pencegahan sekaligus penanganan kekerasan di kampus.
“Ini merupakan kegiatan tahunan sebagai upaya mencegah dan menyosialisasikan bahwa UMS tidak mentolerir segala bentuk kekerasan,” tegas Marisa.
Pelatihan ini berlangsung dua hari, pada 27–28 September 2025, dengan peserta sekitar 100 orang yang terdiri atas mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan. Sebanyak 15 mahasiswa yang tergabung dalam Satgas PPKPT juga ikut mendalami materi.
“Kami ingin melibatkan seluruh warga UMS agar tahu harus melapor ke mana jika terjadi kekerasan, sekaligus ikut mengawal proses penanganan kasus,” tambah Marisa.
Rektor UMS, Harun Joko Prayitno, turut menegaskan bahwa keberadaan Satgas PPKPT menjadi bentuk nyata perlindungan kampus terhadap warganya.
“Melindungi dari berbagai tindak kekerasan. Kekerasan dapat dimaknai kekerasan verbal maupun nonverbal,” ujarnya.
Baca juga, Mensucikan Allah dan Makna Munasabah Ayat: Menyelami Kedalaman Surah Al-Isra
Dalam kegiatan ini, UMS juga menghadirkan sejumlah pembicara dari lembaga eksternal. Mereka berasal dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah, Satgas PPK Universitas Sebelas Maret (UNS), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, serta Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Surakarta.
Ketua Tim Koordinator PPKPT LLDIKTI VI Jawa Tengah, Muhammad Muhsin, menjelaskan dasar hukum serta potensi kekerasan di perguruan tinggi. Ia juga memperkenalkan fungsi dan peran Satgas PPKPT kepada peserta.
“Kami mendorong mahasiswa agar lebih berani melaporkan ke Satgas PPKPT jika terjadi kekerasan di lingkungan kampus,” ungkap Muhsin.
Selain itu, Ketua Satgas PPK UNS, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, membahas alur pembuatan dokumen pelaporan. Menurutnya, dokumen tersebut akan dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu dokumen kebijakan, operasional, serta perlindungan hukum bagi korban dan saksi.
Sejak 2022, Ismi memimpin Satgas PPK Seksual UNS. Ia membagikan pengalaman dalam menangani kasus kekerasan di kampusnya.
“Tantangan utamanya adalah menyamakan mindset dari seluruh warga kampus dan mitra perguruan tinggi,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa penyamaan persepsi mengenai fungsi Satgas sangat penting agar korban merasa berani melapor. Dengan demikian, korban maupun saksi akan memperoleh hak perlindungan, termasuk kerahasiaan identitas dan kepastian penanganan kasus hingga tuntas.
Kontributor : Gede
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
