PWMJATENG.COM, Magelang – Insiden meninggalnya seorang pengemudi ojek online yang terlindas mobil rantis Brimob di Jakarta pada Kamis (28/8) menimbulkan gelombang protes di berbagai daerah. Aksi demonstrasi terjadi hampir serentak, termasuk di Kota Magelang. Masyarakat menuntut kejelasan hukum dan akuntabilitas aparat atas peristiwa yang menyita perhatian publik tersebut.
Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) ikut memberikan sorotan. Melalui pakar hukum pidana, Hary Abdul Hakim, kampus ini menegaskan bahwa demonstrasi yang berlangsung merupakan wujud nyata aspirasi masyarakat. Menurut Hary, aksi turun ke jalan tidak bisa dianggap ancaman, melainkan bagian dari demokrasi yang harus dihormati.
“Demonstrasi itu saya kira biasa, karena ini bagian daripada bentuk aspirasi ataupun wujud demokrasi. Tetapi dengan adanya upaya represif dari para anggota yang di lapangan, barangkali khususnya kepolisian, ini bukan hal yang baik untuk demokrasi kita, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa,” ujarnya saat dimintai tanggapan, Jumat (29/8).
Pernyataan Kapolri yang berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut juga ikut disoroti. Hary menilai masyarakat memiliki keraguan terhadap konsistensi penegakan hukum. Ia menyebut pengalaman sebelumnya membuat publik pesimistis.
“Biasanya jika terjadi hal-hal yang demikian, sudah bisa ditebak akhir dari cerita itu. Kalau tidak dimutasi, dikenakan sanksi administrasi. Tapi kita tentu berharap akan ada pemeriksaan yang fair, transparan, berkeadilan, yang diberikan kepada mereka yang dianggap lalai atau bahkan bersalah atas meninggalnya pengemudi ojek online,” jelasnya.
Ia menegaskan, penyelidikan yang adil akan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Tanpa hal itu, gejolak sosial akan sulit diredam.
Lebih lanjut, Hary mengingatkan agar semua pihak merespons situasi dengan kedewasaan. Menurutnya, aparat harus melihat demonstrasi sebagai bagian dari proses demokrasi, bukan musuh yang harus dihadapi dengan kekerasan.
Baca juga, Ikuti Pelatihan Reputasi Digital, PWM Jateng ‘Ditantang’ Gelar Pelatihan Serupa untuk Daerah
“Tentu perlu kedewasaan para pihak seluruhnya, baik massa yang melakukan demonstrasi maupun aparat penegak hukum. Mereka yang ditugaskan untuk pengamanan harus menganggap bahwa yang terjadi ini memang bagian dari proses demokrasi saja. Tidak perlu disertai dengan cara-cara yang represif karena yang dilawan ini bukan penjajah. Para demonstran hanya menuntut haknya untuk diberikan keadilan,” tegasnya.
Hary menambahkan, represi berlebihan hanya akan memperdalam luka sosial dan memperburuk citra aparat di mata rakyat. Ia mengingatkan, demokrasi di Indonesia dibangun dengan pengorbanan besar, sehingga jangan sampai dirusak dengan tindakan yang melanggar prinsip kemanusiaan.
Selain menyoroti aparat, Hary juga menekankan peran pemerintah. Menurutnya, Presiden dan pejabat negara harus hadir dengan sikap adil dan bijak. Narasi yang menyudutkan masyarakat dinilai hanya akan memperkeruh keadaan.
“Kita doakan bersama agar yang sedang dialami oleh bangsa ini segera membaik. Ini juga perlu peran dari Presiden atau siapapun lapisan pejabat di wilayah NKRI untuk bisa merespon gejolak yang ada. Jangan justru pemerintahan hadir dengan narasi-narasi menyudutkan masyarakat,” ucapnya.
Ia menilai, pemimpin negara harus menjadi penyejuk, bukan menambah ketegangan. Pendekatan humanis dan komunikasi yang terbuka diyakini dapat meredam kemarahan publik.
Sebagai institusi pendidikan, UNIMMA menyatakan komitmennya untuk mendukung proses demokrasi yang sehat. Hary menekankan pentingnya ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah, sehingga ketegangan dapat diselesaikan tanpa menambah korban.
“UNIMMA mendorong penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan yang humanis. Mari kita sama-sama memiliki kedewasaan dalam bernegara, dengan memberikan ruang sebesar-besarnya untuk demokrasi kita. Dan juga sama-sama jaga kondusifitas untuk membela hak demokrasi,” pungkasnya.
Kontributor : Arin
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
