PWMJATENG.COM, Jakarta – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyampaikan dukungannya terhadap rencana peningkatan status Badan Pengelola (BP) Haji menjadi setingkat kementerian. Rencana tersebut saat ini tengah dibahas melalui revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurut Anwar, penguatan kelembagaan ini akan membawa banyak manfaat, khususnya dalam mengurangi tumpang tindih kewenangan yang selama ini kerap terjadi. Ia menilai, jika status BP Haji naik menjadi Kementerian Haji, maka kejelasan tanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan semakin tegas.
“Dengan dinaikkannya status BP Haji menjadi kementerian, maka Kementerian Haji akan menjadi kementerian yang bertanggung jawab penuh mengenai segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Dengan begitu, tidak akan ada saling lempar tanggung jawab dengan pihak Kemenag,” ujar Anwar pada Sabtu (23/8).
Selama ini, pengelolaan haji di Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Namun, keberadaan BP Haji yang memiliki peran cukup besar dalam penyelenggaraan teknis sering kali menimbulkan kerancuan kewenangan. Menurut Anwar, kondisi ini tidak jarang memicu perbedaan pandangan antarlembaga.
Dengan perubahan status tersebut, kata Anwar, potensi benturan kewenangan dapat diminimalkan. “Kalau sudah berbentuk kementerian, maka jelas siapa yang memimpin, siapa yang mengatur, dan siapa yang bertanggung jawab. Itu akan membuat tata kelola haji lebih rapi dan efektif,” tegasnya.
Anwar menilai langkah ini bukan hanya soal struktur organisasi, tetapi juga menyangkut efektivitas pelayanan bagi jutaan jemaah haji Indonesia setiap tahun. Ia menegaskan, pelayanan tidak boleh terganggu hanya karena urusan koordinasi yang tumpang tindih.
Selain aspek internal, Anwar juga menekankan pentingnya peningkatan status kelembagaan dalam konteks hubungan bilateral dengan Arab Saudi. Ia menyebut, keberadaan Kementerian Haji Indonesia akan memberikan posisi tawar lebih kuat ketika melakukan komunikasi dan negosiasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi.
“Karena sudah setara atau setingkat, sehingga akan menjadi mudah bagi Kementerian Haji Indonesia untuk membangun kesepakatan dan kesepahaman dengan pihak Kementerian Haji Saudi dan pihak-pihak terkait lainnya,” jelas Anwar.
Baca juga, Allah Menyayangi Orang yang Istiqomah
Menurutnya, hubungan yang setara akan membantu memperlancar pembahasan teknis, mulai dari kuota haji, penempatan jemaah, hingga layanan kesehatan di tanah suci. Dengan begitu, permasalahan yang kerap dihadapi jemaah Indonesia dapat diselesaikan lebih cepat melalui komunikasi langsung antar kementerian.
Lebih jauh, Anwar berharap revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji yang tengah dibahas di DPR dapat segera diselesaikan. Ia menegaskan, kepentingan utama dari perubahan ini adalah peningkatan kualitas layanan haji bagi seluruh jemaah asal Indonesia.
“Naiknya status BP Haji menjadi setingkat kementerian ini diharapkan bisa membuat pelayanan haji bagi jemaah Indonesia menjadi lebih baik ke depan,” tuturnya.
Menurut Anwar, setiap tahun Indonesia selalu mengirimkan ratusan ribu jemaah. Dengan jumlah sebesar itu, pelayanan yang profesional, cepat, dan terkoordinasi menjadi hal yang sangat mendesak.
Ia menambahkan, pembentukan Kementerian Haji di Indonesia bukan berarti menegasikan peran Kementerian Agama, melainkan menegaskan fungsi agar penyelenggaraan ibadah haji lebih fokus dan terarah.
“Kalau tanggung jawabnya jelas, maka pelayanan juga akan jelas. Itu yang diharapkan masyarakat kita,” ucapnya.
Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan yang berorientasi pada perbaikan pelayanan jemaah. Menurut Anwar, kepentingan umat harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan publik, termasuk soal haji.
Ia menegaskan, Muhammadiyah akan terus memberikan masukan agar kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan haji dan umrah semakin baik.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan yang terbaik. Itu amanah besar yang harus diemban negara,” kata Anwar.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
