BENARKAH MEMIMPIN ITU MENDERITA?

0
246
ILUSTRASI (SUMBER: Beautiful Words - WordPress.com)

Fathin Hammam Dhomiri (Direktur LeNTera (Lembaga Nalar Terapan) & Aktifis Muhammadiyah Kab Tegal)

Fathin Hammam Dhomiri

MEMASUKI tahun politik 2018 – 2019, tema kepemimpinan kembali menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji , terlebih lagi bagi masyarakat Jawa Tengah yang akan melaksanakan pesta demokrasi Pilgub serta Pilwalkot dan Pilbup bagi masyarakat Kota dan kabupaten Tegal. Sekalipun sudah banyak teori kepemimpinan yang efektif dan ideal hasil karya para ahli yang sudah dibukukan, tapi entah kenapa dalam kenyataan sehari-hari selalu muncul berbagai persoalan menyangkut kepemimpinan.

Sejatinya para pemimpin dan calon pemimpin disamping harus belajar dari sejarah kehancuran dan kegagalan pendahulunya di masa lalu, tetapi juga harus belajar dari para tokoh pemimpin yang berhasil dan selamat dalam kepemimpinannya. Sebab dari pengalaman nyata diberbagai level kepemimpinan, menjadi pemimpin disamping merupakan satu kehormatan/kemuliaan (Tasyrif) menjadi pemimpin harus difahami juga sebagai tanggung jawab/beban berat (Taklif), Sehingga tidak salah jika ada ungkapan dari pepatah kuno Belanda ‘Leiden is lijden” yang artinya memimpin adalah menderita. Kalimat ini pernah dikutip oleh Mohammad Roem dalam karangannya yang berjudul “Haji Agus Salim, memimpin adalah menderita” (Prisma no.8 Agustus 1977).

Memimpin adalah menderita, kata kata ini sangat sederhana tetapi sangat sarat makna. Menjadi pemimpin kok menderita? Ya,,dia akan menderita karena harus berkorban harta, tenaga, fikirannya demi yang dipimpinnya, dia juga menderita karena turut merasakan penderitaan rakyatnya, dari mulai kemiskinan, pengangguran, sakit, gizi buruk, rumah yang tidak layak huni, sampai merasakan menderita jika rakyatnya masih bergelimang dengan kemaksiatan. Sangat ironis dan tidak masuk akal, jika ada pemimpin yang hobi berpesta, bermewah mewah ,merasa bahagia di atas penderitaan rakyatnya

Dalam sejarah peradaban manusia, ada kisah fenomenal yang di abadikan dalam Al-quran menyangkut tipe dan nasib seorang pemimpin yang diktator . Fir’aun misalnya, pada saat berkuasa digambarkan sebagai sosok penguasa yang kuat dan hebat. Bahkan dengan kekuasaannya fir’aun sampai memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dirinya. Saat itu nyaris semua orang tunduk dan patuh pada Fir’aun. Kekuasan tanpa batas sebagai penguasa diktator seperti fir’aun ini ini ternyata harus berujung pada penyesalan. Kepemimpinan tipe fir’aun ini sejalan dengan teori Lord Acton yang menyatakan “power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely” ( kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti dipersalahgunakan)
Harus Bermodal Moral
Dalam suatu riwayat, dikisahkan suatu ketika sahabat Abu Dzar al-Ghifari pernah mendatangi Rasulullah SAW dalam rangka meminta jabatan, menanggapi hal tersebut, dengan senyum tapi tegas Rasulullah menjawab, “wahai Abu Dzar,engkau seorang yang lemah ,ketahuilah bahwa jabatan itu amanah, yang pada hari kiamat nanti menjadi sumber penyesalan dan kehinaaan kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut (HR.Muslim no.1825).

Harus kita sadari bersama, pada hakekatnya, pesan Nabi kepada sahabat Abu Dzar berlaku juga untuk kita semua, dan lebih khusus bagi orang yang mencalonkan dirinya pada Pilkada. Pesan utama yang bisa kita ambil adalah pentingnya memiliki sikap amanah, amanah artinya adapat dipercaya dan menjalankan kewajibannya dengan baik tanpa melakukan penyimpangan. Harus disadari menjadi pemimpin adalah menjadi pelayan umat (sayyidul qoumi khodimuhum), sehingga mengutamakan kepentingan semua rakyatnya tanpa diskriminasi diatas kepentingan keluarga, partai dan golongannya.

Kemudian pesan dari kisah Abu Dzar yang kedua adalah, meraih jabatan kekuasaan harus dengan jalan yang benar, bersaing secara sportif, tidak curang, tidak licik. Dengan kata lain, meraih jabatan jangan hanya bermodal finansial tanpa dimbangi dengan modal moral dan sosial. Hal ini yang selalu menjadi polemik disaat musim pilkada, dari soal mahar politik sampai politik uang.

Dalam konteks hak asasi manusia, setiap warga negara yang memenuhi syarat dan kualifikasi bisa mencalonkan dan dicalonkan dalam pilkada, namun terlepas dari terpenuhinya syarat politik dan administratif sejatinya harus diikuti perubahan paradigma yang seharusnya dimiliki oleh semua calon pemimpin yaitu kesadaran nurani bahwa menjadi pemimpin adalah amanat yang akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya di dunia tapi di akherat nanti. Dan yang utama jangan sampai jabatan berakhir pada penderitaan. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR